Pemerataan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi harus
menjadi strategis utama pembangunan ekonomi bangsa Indonesia di masa yang
datang. Strategi kebijakan pembangunan tersebut terus dipacu agar masalah ketidakmerataan pembangunan dapat teratasi
dan dapat meningkatkan daya saing menuju kemakmuran.
Berbagai masalah ketimpangan menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia.
Ketimpangan yang terjadi salah satunya dapat dilihat dari pemerataan
pembangunan infrastruktur, lebih khususnya konektivitas antar daerah. Konektivitas
antar daerah menjadi penting karena masih
terdapat sekitar 10,7% penduduk yang di garis kemiskinan dan sekitar 5,6% orang
yang menganggur dan nyaris miskin.
Ketimpangan pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah
Indonesia khususnya wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan atau terluar
Indonesia. Perbedaan harga yang tinggi di wilayah timur dan barat Indonesia serta
ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional,
khususnya di kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat menjadi tantangan
yang perlu diatasi. Dari data yang
dilansir BPS menunjukan PDRB Sulawesi 4,74%, Papua dan papua barat 1,80%, Nusa
Tenggara 1,26% dan Maluku 0,27%. Jumlah tersebut berbeda jauh jika dibandingkan
dengan PDRB dikawasan barat Indonesia. Adapun. PDRB Jawa dan Bali mencapai
58,87%, PDRB Sumatera 23,77% dan PDRB Kalimantan 9,30%.
Pemerataan pembangunan bisa kita lihat dengan perkembangan kawasan
regional, melalui peringkat indeks pembangunan inklusif yang diliris World
Economic Forum (WEF) pada tahun 2017. WEF melihat bahwa negara-negara
berkembang menunjukan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya.
Indonesia menempati peringkat ke-22 indeks pembangunan dari 79 negara
berkembang.
Pemerataan pembangunan adalah jawaban dari masalah ketimpangan,
yang salah satu strateginya yaitu dengan menjamin ketersediaan sarana infrastruktur
yang telah disesuaikan dengan kebutuhan antar daerah sehingga diharapkan nantinya
akan mendorong investasi dan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ekonomi pembangunan juga menjelaskan
bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana
infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan salah satu penunjang
utama terlaksananya proses pembangunan suatu daerah.
Merujuk pada publikasi World Development Report (World Bank,1994),
infrastruktur mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditemukan di wilayah dengan tingkat
ketersediaan infrastruktur yang memadai.
World Bank (1994) melaporkan bahwa elastisitas PDB (Produk Domestik
Bruto) terhadap infrastruktur disuatu negara adalah antara 0.07 sampai 0,44.
Hal ini artinya dengan kenaikan satu persen pada ketersediaan infrastruktur maka
akan menyebabkan kenaikan PDB sebesar 7% sampai 44% dan ini angka yang
signifikan.
Menurut para ekonom, infrastruktur dipandang sebagai suatu modal
yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi nasional karena pembangunan infrastruktur mampu
menciptakan lapangan pekerjaan dan mempunyai multiplier effect kepada pembangunan
nasional dan daerah. Pembangunan infrastruktur yang cepat dan menyebar di
setiap daerah adalah bentuk dari Regional Growth Strategy , yang tujuannya untuk
mengatasi masalah pembangunan yaitu kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus
bentuk investasi dalam meningkatan produktivitas dan daya saing.
Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini terus-menerus
dipacu. Kita perlu mengapresiasi terhadap komitmen pemerintahan Jokowi yang
menjadikan pembangunan infrastuktur sebagai salah satu prioritas nasional yang
terus didorong percepatannya didalam RKP tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut juga
tercermin dalam paket-paket kebijakan ekonomi yang hingga sekarang sudah
mencapai sebanyak 12 paket kebijakan ekonomi.
Dilakukannya akselerasi pembangunan infrastruktur khususnya di
wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan atau wilayah terluar Indonesia,
yang tujuan utamanya untuk pemerataan ekonomi dan menurunkan ketimpangan
ekonomi antar daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan
diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional sehingga ekonomi bukan hanya
tumbuh tinggi namun juga merata dan adil.
Percepatan pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan semata,
ahli ekonomi pembangunan yaitu Rosentein-Rodan sejak lama telah mengatakan
pentingnya pembangunan infrastruktur, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang
kemudian dikenal dengan nama big-push theory. Sebenarnya pembangunan
infrastruktur khususnya konektivitas juga telah menjadi strategi yang digunakan
untuk menggerakan ekonomi pada zaman dahulu. Daendels membangun jalan dari
Anyer ke Panarukan di Pulau Jawa atau Laksamaan Cheng Ho yang menyinggahi
berbagai Bandar Laut Batavia, Aceh dan Palembang.
Pembangunan infrastruktur di
Indonesia merupakan tantangan besar mengingat jumlah pulau yang lebih dari
17.500 pulau, luas wilayah daratan dan lautan sekitar 5,2 juta kilometer persegi,
jumlah penduduk sekarang lebih dari 250 juta jiwa, serta pertumbuhan populasi dan
ekonomi relatif tinggi sehingga
kebutuhan akan pembangunan infrastuktur kedepan akan terus meningkat.
Regional Growth Strategy yang
menjadikan wilayah perbatasan dan terluar Indonesia sebagai beranda terdepan dalam
pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2017, sebesar 17,8383 Triliun
dialokasikan untuk wilayah perbatasan dan terluar guna mengatasi masalah
kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan di wilayah perbatasan
berfokus terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan,
pasar tradisional dan infrastruktur pendukung lainnya.Namun di daerah perbatasan
berfokus pada upaya meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan dan unggul
dari negara tetangga.
Pembangunan infrastruktur di luar
Pulau Jawa pun terus dipercepat, seperti pembangunan jalan Trans Papua sepanjang
4.330,07 kilometer (km). Jalan Trans Papua ini adalah proyek yang sudah lama
dijalankan, namun baru dilakukan pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir ,
saat ini jalan Trans Papua telah selesai sepanjang 3.851,93 km.
Demikian pula dengan pembangunan Jalan
Tol Trans Sumatera juga terus dipacu akselerasinya, sebagai jaringan jalan tol
sepanjang 2.700 km yang menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera, mulai dari
Aceh sampai Lampung. Jalan tol ini dirancang dengan 15 ruas utama dan 9 ruas
pendukung, dari Banda Aceh-Medan sampai Bakaheuni-Terbanggi Besar.
Lalu pembangunan infrastruktur laut,
yang telah direncanakan pada tahun 2014 terus diikuti dengan dukungan
pembangunan infrastruktur, khususnya kawasan Indonesia Timur guna untuk
melancarkan konektivitas antar pulau, sebagaimana konsekuensi Indonesia sebagai
negara kepulauan sehingga perbedaan harga dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi
lokal dapat meningkat sekaligus membangun kemandirian ekonomi serta bergeraknya
sektor-sektor produktif.
Berbagai cara dilakukan guna memastikan
penyelesaian pembangunan infrastruktur bisa
sesuai dengan apa yang telah ditargetkan khusunya konektivitas antar daerah yang
selesai paling lambat pada tahun 2018, oleh karena itu perlu langkah-langkah yang
strategis dalam mengatasi permasalahan yang nantinya bisa mengganggu kelancaran
pembangunan infrastruktur.
Masalah Pengadaan tanah selama ini sering
juga menjadi penghambat dalam
proyek-proyek strategis nasional. Menurut perkembangan terakhir pemerintahan
jokowi telah mengalokasikan dana pengadaan tanah yang ditetapkan pemerintah
melalui Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara. Dengan adanya alokasi
dana pengadaaan tanah ini diharapkan hambatan-hambatan yang terkait pengadaan
tanah dapat teratasi.
Dengan keterbatasan anggaran negara,
berbagai cara pembiayaan dilakukan oleh pemerintah guna akselerasi pembangunan
infrastruktur dengan memastikan terkait dukungan pembiayaan yang selama ini
menjadi penghambat dapat diatasi, baik yang bersumber pada APBN, Public Private
Partnership dan Kerja sama Pemerintah dengan
Badan Usaha.
Percepatan pengembangan
infrastruktur ini kita berharap dapat meningkatkan integrasi seluruh daerah di Indonesia
guna perbedaan harga, biaya transportasi dan logistik menurun serta daya saing
ekonomi dapat meningkat.
Seluruh stakeholder dapat
meningkatkan sinerginya untuk mendukung pembelanjaan infrastruktur dan mampu
mendorong sektor-sektor lain untuk ikut tumbuh, seperti infrastruktur energy
dan pangan.
Belanja infrastruktur harus
menekankan pada prinsip efisiensi, yaitu dengan memperbesar porsi belanja
pembangunan fisik dan memperkecil porsi belanja yang digunakan untuk proses persiapan
dan pengadaan. Terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk membiayaan
pembangunan infrastruktur menuntut adanya upaya keterlibatan pihak swasta. Oleh
karena perlu dikembangkannya pemerintahan marketer dalam menfasilitasi hubungan
antara pemerintah dan swasta melalui public-private partnership.
Meningkatnya anggaran pembangunan
infrastruktur dari tahun ketahun diharapkan kementrian atau lembaga negara dapat
mempersiapkan semuanya lebih matang dengan mengedepankan pada efisiensi dan
transparansi. Tentunya kita juga mengharapkan dalam implementasinya akan ada pengendalian
dan pengawasan guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur ini bisa sesuai
dengan yang ditargetkan.
Percepatan pembangunan infrastruktur
ini kita semua berharap masalah pemerataan pembangunan bisa cepat teratasi dan bisa
menggeraknya ekonomi kerakyatan agar mempermudah pertukaran barang dan jasa
atau pulau dan antar wilayah sehingga seluruh wilayah di Indonesia menjadi
bagian penting guna memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Negara Indonesia.
